Banyak gagasan dan wacana beredar untuk menghubungkan Indonesia dan Malaysia melalui jembatan dan terowongan.

Salah satunya adalah Jembatan Selat Malaka yang menghubungan Dumai dan Johor. Proyek ini masih belum terlaksana, walau kendala keuangan tidak menjadi masalah.

Malaysia siap mendanai jembatan ini yang diperkirakan akan berdampak besar pada ekonomi kedua negara dan dapat mengurangi dampak jika Kanal Kra di Thailand, jadi dibangun oleh Tiongkok.

Satu lagi rangan yang dibangun adalah Terowongan-Jembatan Kajori yang merupakan singkatan dari Karimun, Johor dan Riau. (baca)

Karena pemerintah pusat tak membuat pembangunan jembatan ini sebagai prioritas, pemerintah daerah Kepulauan Riau dan Karimun diberitakan (baca) mampu membangun sendiri dengan menggandeng konsorsium swasta.

Dengan pembanguna jembatan Kajori ini, maka ekonomi Karimun dan sekitarnya akan booming dan meningkat dari taraff sebelumnya.

Batam saat ini tercatat sebagai pulau dengan pertumbuhan tercepat di dunia (baca) dari segi populasi.

Sedikit demi sedikit Batam, telah melampaui kemajuan negara pulau Singapura dan Pulau Penang di Malaysia.

Untuk memenuhi kebutuhan air warganya, kini sedang dibangun Waduk Sei Gong, di Galang, Batam, yang akan dikunjungi oleh presiden Jokowi sebantar lagi. (baca)

Sementara itu saingannya Singapura telah memiliki Marina Barrage, waduk sungai di pinggir pantai. Di Pulau Penang, Malaysia memiliki waduk yang bernama Empangan Teluk Bahang.

Ketiga proyek ini mempunyai multifungsi, sebagai penyediaan air bersih, destinasi wisata baru dan pengontrol banjir. Apakah juga untuk penyediaan energi? Berikut perbandingannya:




Lihat waduk Batam yang lain:

Untuk Anda yang punya hobi snorkeling, Batam punya spot dengan pemandangan alam laut yang cantik dan tak kalah dengan Bali atau Lombok, lho.

Tempat snorkeling ini berada di Pulau Petong. Keberadaan pulau ini memang baru dikenal selama setahun belakangan ini. Maka tak heran kalau Pulau Petong dikatakan sebagai surga tersembunyi di Batam. (sumber)

Siti Aisyah dan Doan Thi Huong menjadi tersangka pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, Kim Jong-Nam di Malaysia. Siti dan Doan diketahui direkrut oleh orang yang diduga sebagai agen sejak 3 bulan lalu.

Berdasarkan lansiran dari The Star yang mengutip China Press, Sabtu (18/2/2017), kedua wanita itu diduga direkrut oleh seorang pria yang merupakan agen khusus untuk melaksanakan tugas mematikan sejak tiga bulan lalu.

China Press melaporkan pria misterius yang diyakini mata-mata tersebut, sudah mengetahui Doan Thi Huong sekitar tiga bulan yang lalu di Malaysia. Pria itu membawa Doan ke beberapa perjalanan luar negeri, termasuk ke Vietnam yang merupakan kota kelahiran Doan. Selain itu, Doan juga diajak ke Korea Selatan.

Pria itu kemudian memperkenalkan Doan dengan empat orang pria yang kini masih dicari polisi terkait dengan kasus pembunuhan itu.

Pria tersebut juga telah mengenal Siti Aisyah sekitar sebulan yang lalu, tetapi, Aisyah dan Doan baru diperkenalkan baru-baru ini. Kedua perempuan tersebut diminta untuk ikut dalam syuting video 'prank' terhadap korban.

Kedua wanita tersebut mengaku mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan akan menyebabkan masalah, karena mereka pikir kejadian itu seharusnya hanya menjadi bahan lelucon. (sumber)

Xiaomi membuktikan komitmennya dalam mematuhi peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang kuat digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Agar bisa menjual ponselnya, vendor asal Tiongkok ini telah memenuhi standarisasi TKDN sebesar 20 persen untuk produk yang baru diluncurkan, Redmi 4A.

Ponsel 4G low-end ini didaftar sebelum tahun 2017, sehingga masih kategori TKDN 20 persen. Adapun pemenuhan angka 20 persen ini berasal dari kombinasi antara hardware dan software.

Saat ini Xiaomi memang belum memenuhi regulasi TKDN minimum 30 persen, namun dengan waktu berjalan perusahaan bakal terus meningkatkan komponen lokalnya. Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo menetapkan regulasi TKDN sebesar 30 persen bagi smartphone 4G per Januari 2017.

Untuk memproduksi ponselnya, Xiaomi menggandeng manufaktur lokal antara lain Erajaya, PT Sat Nusapersada, dan TSM (Tata Sarana Mandiri) Technologies. Pabrik yang berlokasi di Batam ini mempunyai kapasitas produksi maksimum sebesar 100.000 unit per bulan yang didorong oleh tiga production line. Produksi ponselnya sendiri telah mulai berjalan sejak beberapa pekan terakhir.

Bicara kualitas, Xiang Wang, Senior Vice President Xiaomi, mengatakan smartphone yang diproduksi lokal ini tetap mengikuti standarisasi seperti pabrik yang ada di dua area lainnya.

“Di 2016, Kami bekerja sama dengan partner lokal yang terpercaya dalam memproduksi smartphone. Kualitas standar (di Batam) tentu sama seperti di China dan India,” ujar Wang, saat peluncuran Xiaomi Redmi 4A, di Jakarta, Jumat (10/2/2017). Di pabrik ini, setidaknya akan ada 4-5 model lain yang bakal diproduksi sepanjang tahun ini.

More

Sebuah video lama berikut menjelaskan bagaimana peta jalan yang diambil Malaysia dalam merebut pasar otomotif di India dan Tiongkok.

Pengalaman ini perlu diketahui mengingat Malaysia dan Indonesia mempunyai mentalitas yang lebih kurang sama.

Berikut videonya:

Batam segera menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menawarkan suaka pajak, kemudahan investasi, dan kepemilikan properti bagi warga asing. Tahun 2017, menjadi pilihan tepat memiliki properti di Batam.

Dibandingkan kota-kota lain, pasar properti di Batam diperkirakan paling cerah. Alasannya, sejak pertengahan 2016 pemerintah telah memberi sinyal akan mengubah status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Berlakunya pasar regional Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak akhir tahun lalu, maka konsep kawasan perdagangan bebas (free trade zone) Batam dianggap sudah tidak relevan lagi. Batam akan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang istimewa, namun dengan status baru sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yang lebih mengarah menjadi surga investasi dan suaka pajak (tax heaven).

Konsep yang sedang disiapkan undang-undangnya ini, diperkirakan akan mendorong membanjirnya investasi ke Batam, sekaligus akan semakin menghidupkan sektor propertinya. Dalam status baru ini, orang asing juga akan dipermudah untuk memiliki properti di Batam, yang bisa dijadikan sebagai jaminan usaha.

Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong semakin banyak orang Singapura dan Malaysia yang berminat memiliki apartemen atau rumah di Batam, selain tentunya masyarakat Indonesia. Terletak di segitiga emas pertumbuhan ekonomi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), harga properti Batam dinilai paling kompetitif dibandingkan di Singapura dan Kualalumpur yang harganya sudah gila-gilaan.

Hal ini akan mendorong banyak pembisnis ASEAN untuk lebih memilih beli apartemen, rumah, atau pun kantor di Batam daripada di 2 kota lain. Toh, dari dermaga Batam Center, hanya perlu 45 menit-1,5 jam untuk mencapai Singapura dan Johor Bahru. Infrastruktur di Batam juga semakin lengkap.

Survei harga properti residensial yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan Batam merupakan kota paling prospektif dalam bisnis properti di Indonesia. Kenaikan rata-rata harga properti di Batam mencapai 16,84% dibanding tahun sebelumnya.

Angka itu tertinggi di Indonesia, di saat kota-kota lain pergerakan harga rumah hanya naik kecil saja. Prediksi ini akan membuat Batam kota yang paling banyak dilirik oleh para investor properti di tahun 2017. Selain itu, pasca program pemerintah tax amnesty, maka banyak dana yang diperkirakan masuk ke properti. Salah satu kota yang paling menarik untuk investasi adalah Batam.

Melihat potensinya yang menggiurkan, hampir semua pengembang besar telah menancapkan kukunya di Batam. Agung Podomoro Land  hadir di Batam melalui proyek superblok Orchard Park Batam. Di dalam superblok ini terdapat 1.200 unit hunian premium yang terbagi dalam 6 cluster, 140 unit shophouse, kawasan perkantoran SOHO premium office, Orchard Club House seluas 3.605 meter persegi, 2 tower apartemen, shopping mall, dan area hangout bernama Park Avenue.

Superblok ini terletak di pusat kota Batam. Berhadapan dengan pemandangan Marina Bay, Singapura. Hanya 5 menit ke pelabuhan Batam Center yang melayani feri penyeberangan ke Singapura dan Johor Baru, dan sekitar 15 menit ke Bandara Internasional Hang Nadim. (sumber)

Dua pengusaha sukses di Batam berbagi kisah membangun bisnis mereka sejak dari nol di acara Batam Pos Entrepreneur School (BPES).

Pimpinan PT Sat Nusapersada Tbk Abidin punya mimpi jadi orang kaya sejak kelas tiga SD. Sedangkan Direktur Arsikon Group Ir Cahya sewaktu kecil pernah berjualan telor ayam di pasar. Keduanya terbilang sukses dari latar belakang berbeda. Bagaimana kisahnya?

Lebih dari 100 orang hadir dalam acara Business Opportunity Forum yang digelar BPES kemarin di Hotel Novotel Batam. Acara itu untuk pertama kali dilakukan sebagai ajang penutupan pelatihan yang sudah dilakukan BPES. BPES juga melaunching website-nya untuk ajang komunikasi sesama alumni.

“32 orang alumi BPES lulusan angkatan pertama,” kata General Manager BPES Lisya Anggraini, saat membuka acara.

Peserta pelatihan juga melakukan tinjauan lapangan ke bisnis yang sudah sukses. Peserta 70 persen dari pengusaha dan 30 persen karyawan.

“Semua telah punya konsep bisnis masa depan. Mulai hari ini mereka memulai konsep masa depan tersebut,” ujar Lisya dengan bangga.

Dalam kesempatan itu, hadir CEO Riau Pos Group Rida K Liamsi, anggota BP Batam Wayan Subawa, anggota DPRD Kepri Rudi Chua, Konsulat Singapura Raj Kumar, dari Pemko Batam Firma Marpaung, dan pengusaha di Batam dari pelbagai asosiasi.

Rida menyatakan, BPES merupakan salah satu model pelatihan bagi pengusaha. “Begitu kelas selesai, kita tutup dengan kisah pengalaman pengusaha sukses,” imbuhnya.

BPES katanya, diikuti pengusaha yang sudah jadi. Di sana terjadi tukar pikiran. Penyelenggara banyak juga dapat masukan dari peserta.

“Mulai hari ini kita harus menciptakan ribuan pengusaha di Kepri. Harusnya makin banyak Abidin dan Cahya di Batam. Jangan cuama satu saja,” kata Rida.

Batam Pos, lanjut Rida sebagai pendorong saja untuk menjadi pengusaha. Banyak pengusaha berarti banyak matahari di Batam. Banyak pengusaha, maka persaingan semakin sengit. “Setelah pelatihan jadi pengusaha,” ucapnya.

Rida menyebutkan dirinya berusaha untuk menyenangkan orang lain. Karena itu esensi hidup. Itu bagian dari rasa syukur.

Setelah Rida memberikan arahan, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Wayan, lalu Firma, tibalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Hasan Asphani, Pemred Batam Pos yang bertindak sebagai moderator langsung memanggil Abidin dan Cahya untuk maju ke depan.

Hasan duduk di tengah-tengah dari kedua nara sumber itu. Hasan memberikan jatah pertama kali kepada Abidin untuk berbagi kisah suksesnya. Dengan menggunakan rompi yang jadi ciri khas Abidin, dia menyampaikan dengan baik.

Abidin sudah punya mimpi jadi orang kaya sejak kelas tiga SD. Berawal dari mimpi itulah akhirnya dia mewejudkan jadi kenyataan. “Makanya saya saat ini perjuangkan nasib masyarakat bukan cari untung lagi,” kata Abidin.

Saat bermimpi di kelas tiga SD, Abidin sudah membayangkan memiliki pabrik empat lantai. Tapi, katanya, sampai umur hampair 30 tahun tak pernah kaya. Selama itu, beragam cara dilakukan. Mulai jadi preman sampai jadi calo paspor. Yang penting bagi Abidin dalam menjalani hidup, manusia tidak boleh memvonis diri sendiri. Itu sudah 50 persen menghakimi diri sendiri.

Bos PT Sat Nusapersada Tbk ini menyebutkan empat hal untuk menjadi sukses. Yang pertama percaya diri. Setiap melakukan sesuatu harus percaya diri. Yang kedua, lanjut Abidin, memiliki komitmen dan kepercayaan.

“Contohnya, kalau memiliki dana segar Rp5 miliar, kepercayaan orang kepada kita Rp20 miliar. Totalnya 25 miliar. Dengan kepercayaan itu aset menjadi Rp25 miliar,” katanya.

Siapa yang menyangka, sebelum di Sat Nusa. Abidin pernah tak makan satu hari. Jika lapar datang, dia minum air putih. Dia menyebutkan kepercaaan sangat penting. Kalau orang dibohongi sekali orang tak percaya.

Yang ketiga, lanjutnya, resep dari Abidin menjadi sukses berusaha itu harus keras. “Anda mesti kerja keras jangan malas,” ujarnya.

Abidin dalam membesarkan Sat Nusa di tahun 1991, pernah mengalami masa sulit. Dia meminjam uang dari pengusaha di Batam untuk membayar gaji karyawannya yang saat itu berjumlah 25 orang.

Keempat, jelas Abidin. Untuk sukses tergantung keberuntungan atau hoki, dan garis tagan. Menurut dia, ada yang mencoba jadi pengusaha, tapi hutang sekeliling pinggang. Nasibnya kurang baik, sampai masuk bui.

Abidin termasuk orang yang yakin dengan garis tangan. Termasuk ketika Sat Nusa jadi perusahaan publik yang merupakan hasil kerja kerasnya selama ini.

“Kalau perusahaaan belum terdaftar du bursa, berarti belum sukses,” ujar Abidin.

Untuk masuk ke bursa, Abidin kerja keras selama enam bulan. Dia mengingatkan agar selama jadi pengusaha jangan curang. Pengusaha juga harus taat pajak. Memang itu berat sekali. Biasanya ada pengusaha yang membuat pembukuan sampai tiga. Satu untuk internal. Satu pembukuan untuk perbankan, dan satu lagi untuk perpajakan.

Tiga pembukuan itu membuat perusahaan jadi rusak. “Anda mesti ikutin jejak saya lakukan dengan jujur,” katanya kepada peserta yang serius mendengarkan petuah dari Abidin.

Lebih jauh dia mengingatkan agar pengusaha di Batam jangan putus asa dalam menghadapi masalah. Dan yang terpenting tidak terjebak dengan mengkonsumsi obat haram. Menurutnya, dalam berusaha, pasti ada turun naik.

Peserta BPES forum masih tak beranjak dari tempat duduk mendengarkan petuah dari dua pengusaha sukses itu. Kini giliran Direktur Arsikon Group Ir Cahya untuk menularkan ilmu bisnisnya.

Cahya memulai pembicaraan dengan tenang. “Semuanya sudah dikatakan Pak Abidin. Tetapi saya punya sudut pandang sendiri dalam berbisnis,” kata Cahya.

Dengan menggunakan kemeja batik, dia menceritakan dari awal sejarah membangun Arsikon di Batam mulai tahun 1992. Dari kecil Cahya sudah terbiasa berjualan. Mulai dari berjualan jambu, telur ayam di pasar. Semua itu dilakukan atas dasar inisiatif sendiri. Mungkin jiwa pengusaha sudah tertanam di dirinya sejak kecil.

Bos Arsikon ini mengatakan, negara dan daerah maju jika banyak pengusaha. Hal itu dikatakan Ciputra, salah satu pengusaha sukses di Indonesia.

“Kalau Batam dan Kepri mau maju harus banyak pengusaha. UKM, pedagang kecil juga pengusaha. Saya pernah jualan telor ayam, jambu, sayur,” jelasnya.

Lulusan ISTN Jakarta ini sempat memulai karirnya di perusahaan properti di Jakarta. Kemudian, atas panggilan abangnya Mulia Pamadi, Cahya akhirnya pulang ke Batam untuk memulai usaha dengan modal Rp25 juta. Cahya sempat menjual mesin fotokopi miliknya di Jakarta untuk membiayai kuliahnya.

Tahun 1992, dia mendirikan Arsikon. Proyek yang dikerjakan bermacam-macam. Mulai dari renovasi rumah, hingga proyek miliaran. Arsikon sempat mengerjakan proyek di Batamindo.

Lalu tahun 2000, Arsikon menjadi pengembang di Batam dengan membangun Perumahan Citra Indah.

“Itulah pertama kali kami masuk bisnis properti,” ujarnya.

Kemudian secara terus menerus mengembangkan perumahan Vila Bukit Indah, Odessa, Gabana, Sandona, Oriana, Regata, Costarina dan Ocarina. Masih banyak perumahan lainnya yang dikembangkan Arsikon.

Cahya menyebutkan, proyek besar Ocarina masih jauh dari harapan. Mereka terus berbenah untuk mengembangkan Ocarina menyaingi Sentosa yang ada di Singapura.

Anehnya, Cahya yang sudah sukses jadi pengusaha, lebih menikmati menjadi pembina bulutangkis. Tak heran dia bermimpi membuat 1.000 GOR di Indonesia.

“Saya sudah mengatakan kepada anak saya, kalau saya mati, lanjutkan pembangunan 1.000 GOR di Indonesia,” kata Cahya.

Saat ini dia sudah membangun 5 GOR dengan dana yang sudah digelontorkan Rp25 miliar. “Saya sumbangkan untuk pembinaan. Tak ada satupun untuk kepentingan bisnis,” ucap Cahya.

Menurutnya, dalam berbisnis jangam sombong. Untuk membangun bisnis terus berjuang. Untuk bisnis perumahan, lokasi harus strategis, desain yang bagus, dan harga yang bersaing. Tentunya dengan marketing yang bagus.

“Jangan berbisnis di satu bidang yag belum pernah yang kita ketahui,” kata dia.

Menurut Cahya, mimpi menjadi menjadi pemicu orang untuk sukses. Selesai memberikan materi, terjadi dialog yang begitu hangat dengan peserta. Cahya sepakat, pengusaha bukan dilahirkan tapi dibentuk dirinya sendiri. (sumber)

Kamp Vietnam di Batam menjadi tujuan wisata yang menarik bagi turis lokal.

Di sisa-sita tempat pengungsian korban perang Vietnam ini, masyarakat dapat menikmati panorama sejarah yang tidak ada di tempat lain. (baca)

Bagi warga Vietnam sendiri yang pernah menghuni wilayah ini, Kamp Vietnam akan menjadi tujuan karena di sini terdapat kuburan sanak saudara mereka.

Kamp-kamp pengungsian bisa menjadi wadah tukar budaya.

Di India, kamp pengungsi Tibet misalnya, dilengkapi dengan fasilitas sekolah dan lembaga tingkat perguruan tinggi.

Hasilnya, studi mengenai bahada dan budaya Tibet menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi mahasiswa yang ingin menguasai relasi antara India dan Tibet yang sekarang bagian dari Tiongkok.

Di Malaysia, hal yang sama juga dilakukan bagi pengungsi Rohingya. Studi bahasa Myanmar dan Rohingya dapat diserap Malaysia dari para pengungsi.

Hubungan timbal balik ini sangat bermanfaat dalam merekatkan kedua negara.

PT PAL Indonesia menambah proyek baru pada 2017 mendatang.

PAL akan menggarap kapal selam pesanan pemerintah.

Hal tersebut merupakan kali pertama PAL membangun kapal selam.

Direktur Utama PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin menyatakan, kapal selam diproduksi pada Januari 2017.

Saat ini, PAL berupaya menyelesaikan fasilitas perakitan agar bisa digunakan pada Januari.

”Saat ini semua memasuki tahap persiapan,” ujarnya.

Selain itu, PAL mengirim 26 tenaga ahli ke Korea Selatan untuk belajar membuat kapal selam.

Saat ini, dua kapal selam diesel elektrik kelas Chang Bogo pesanan pemerintah RI memang dirakit di Korea Selatan.

Untuk mewujudkan proyek perdana strategis tersebut, PAL menanamkan investasi Rp 2,5 triliun.

Dana tersebut bakal tersalurkan untuk keperluan sarana, bahan, dan operasional proyek.

Menurut dia, TNI-AL membutuhkan sekitar 12 kapal selam.

Artinya, selain dua kapal selam yang dibangun di Korea Selatan dan satu kapal selam yang dirakit di PT PAL, masih dibutuhkan sembilan kapal selam untuk memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan.

Tahun ini, PAL berhasil menunjukkan kinerja yang cukup maksimal.

Setelah merampungkan proyek kapal perang pesanan militer Filipina, PAL baru menerima order kapal multi-role support ship (MRSS) dari Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Firmansyah mengakui, Malaysia tertarik untuk memesan kapal di PT PAL setelah melihat kapal Filipina yang selesai diproduksi.

Bahkan, Angkatan Laut Malaysia meminta beberapa pesanan khusus untuk diaplikasikan di kapal yang mereka pesan.

”Pihak Malaysia menekankan untuk menambahkan sistem kontrol udara di kapal baru mereka nanti,” terangnya.

Sepanjang Januari–November 2016, PT PAL memproduksi tujuh kapal untuk pemesan domestik dan luar negeri. (jpnn)

SEPENGGAL bait dalam salah satu lagu perjuangan Indonesia yang berbunyi "Mari Bung rebut kembali…" dapat membakar semangat nasionalisme bangsa. Dikaitkan dengan masalah perbatasan, ruang udara nasional, bahkan dalam pesta olahraga internasional, lagu tersebut sering dikumandangkan. Apalagi lagu tersebut kini sering pula dilantunkan oleh para demonstran.

SAAT ini bangsa Indonesia tampaknya ada yang kurang, bahkan tidak bisa memahami, kenapa sebagian ruang udara nasional Indonesia dikuasai oleh negara asing. Bahkan, ada yang mengatakan, kenapa kita kalau mau ke dapur dari ruang tamu di rumah sendiri harus minta izin kepada tetangga. Suatu kiasan yang menggambarkan kenyataan yang ada.

Memang tidak salah pernyataan atau pandangan tersebut. Dalam kehidupan keseharian pun, manakala ada pesawat terbang Indonesia akan terbang dari Tanjung Pinang atau dari Batam menuju ke Medan atau ke Natuna, maka pesawat tersebut setelah mencapai ketinggian di atas 2.500 kaki harus lapor dan minta izin kepada pengawas penerbangan di Singapura.

RUANG udara di seluruh dunia sudah terbagai habis dalam sektor-sektor di mana tiap sektor dikuasakan kepada otoritas yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola (termasuk memungut biaya), seperti yang tercantum dalam RANS Charges.

Si pengelola juga diwajibkan memberi pelayanan navigasi dan fasilitas lain agar tercipta pelayanan penerbangan yang aman dan bertanggung jawab guna menghindari kerugian yang lebih besar, misalnya, tabrakan di udara. Tidak hanya pelayanan penerbangan yang diberikan, tetapi juga jaminan keselamatan termasuk jaminan pertolongan bila memerlukan di dalam sektor yang dikuasai.

Pembagian sektor ini terlepas dari garis batas yurisdiksi nasional suatu negara yang ada di bawahnya. Meskipun pemahaman ini agak sulit dicerna kebanyakan orang, pembagian sektor sangat membantu serta telah disepakati semua negara yang tergabung dalam badan dunia ICAO (International Civil Aviation Organization) dan Indonesia termasuk di dalamnya.

Indonesia sebagai suatu negara yang begitu luas, terbagi dalam empat sektor FIR/Flight Information Regions. Nantinya, pada akhir tahun 2005, hanya ada dua FIR, yaitu Jakarta FIR dan Makassar FIR. Dengan demikian, pembagian FIR tak ada hubungannya dengan batas yurisdiksi nasional suatu negara.

MENGACU pada up dating kesepahaman pengelolaan ruang udara di sebagian ruang udara nasional oleh Singapura, yaitu di sebagian ruang udara Riau (berjarak 60 Nm dari Singapura/melingkar) dalam forum Regional Air Navigation Meeting di Honolulu tahun 1973, kewenangan pengelola adalah memberi pelayanan navigasi pada sektor tersebut.

Sektor ini masuk dalam Singapura FIR yang menyambung dari kawasan Laut China Selatan. Apabila dilihat pada peta udara yang berlaku secara universal, pada peta tersebut tidak tergambarkan batas wilayah yurisdiksi bermakna bahwa pembagian wilayah ruang udara memang hanya terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.

Dengan demikian, ruang udara di atas Riau tetap milik Indonesia, sedangkan dalam pelayanan navigasi udara pengelolaan diserahkan kepada pihak lain, yaitu Singapura, termasuk pungutan biaya. Batas FIR yang "mengabaikan" batas yurisdiksi negara juga dialami Indonesia. Selain sebagian wilayah "dikuasakan" kepada Singapura, Indonesia pun diberi kewenangan "menguasai" wilayah udara Timor Leste (semuanya) serta wilayah udara Pulau Christmas milik Australia.

Apa dengan demikian berarti Indonesia menikmati hasil "kutipan" tersebut? Jawabannya adalah "ya" selama pesawat terbang yang memakai jasa pelayanan tersebut lewat di atas wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, secara ekonomi negara tidak rugi dalam pengelolaan ruang udara dengan adanya pembagian FIR tersebut, termasuk kedaulatan negara juga tidak terusik.

Masalah terkait adalah pemahaman penggunaan ruang udara Military Training Area (MTA) 1 dan 2 yang pernah dihebohkan beberapa tahun yang lalu, di mana Indonesia mengira Singapura memakai wilayah udara (yurisdiksi) untuk latihan militer secara rutin. Padahal, MTA tersebut telah ada sebelum negara Indonesia dan Singapura ini berdiri.

Karena dulunya Singapura selalu meminta izin apabila akan memakai ruang udara tersebut (sejak 1993/sejalan dikembangkannya tempat latihan udara Singapura di Pekanbaru), banyak yang mengira bahwa wilayah tersebut sepenuhnya milik Indonesia.

Memang MTA 1 yang berada di atas ruang yurisdiksi Indonesia sejak awal tahun 2004 sudah tidak dipakai latihan oleh Singapura setelah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang mempunyai otoritas penegakan kedaulatan di udara menyatakan keberatan dan melarang pesawat asing untuk menggunakan wilayah udara tersebut.

Akan tetapi, MTA 2 tetap dipakai Singapura hingga hari ini karena di ruang udara tersebut Indonesia hanya menguasai 20 persen dari ruang udara yang luasnya sebesar setengah Jawa Barat tersebut. Dengan peralatan yang dipunyai saat ini, Kohanudnas mampu memonitor semua manuver pesawat asing yang menggunakan MTA 2 sebagai tempat latihan dan hingga kini tidak ada yang melewati batas atau masuk dalam ruang udara yurisdiksi Indonesia.

PERKEMBANGAN situasi ke depan telah diantisipasi oleh otoritas penegak kedaulatan di udara dengan me-realignment penempatan radar baru. Kalau dalam rancangan terdahulu radar tersebut dialokasikan untuk wilayah timur Indonesia, radar baru yang akan datang September 2005 salah satunya akan digelar di Tanjung Pinang untuk mengganti radar lama yang telah beroperasi selama 40 tahun.

Radar baru seharga 30 juta dollar AS tersebut merupakan pesanan khusus Indonesia berupa radar tiga dimensi dan dipersiapkan untuk dapat beroperasi dalam spektrum perang elektronika. Radar itu merupakan salah satu jenis radar terbaik saat ini.

Dengan rencana penempatan pada ketinggian 450 kaki di atas permukaan laut, semua gerakan pesawat dalam radius 250 Nm dapat terdeteksi. Bahkan, pesawat yang akan tinggal landas pun dapat dimonitor. Apabila pesawat telah terbang beberapa kaki setelah tinggal landas, juga dapat ditentukan jenisnya berdasarkan database yang telah diprogram di dalamnya. Kemampuan lebih ini amat berguna manakala kita sebagai negara berdaulat memerlukannya sesuai dengan peruntukkannya.

Maka marilah tetap menyayikan lagu perjuangan dengan nada yang lebih keras lagi pada bait "Mari Bung rebut kembali…" dengan dilandasi pengetahuan tentang ruang udara. Dengan demikian, negara tetangga yang mendengarkan lagu tersebut tahu bahwa bangsa ini telah paham tentang hukum udara demi keselamatan bersama dan demi kedaulatan pemiliknya.

F Djoko Poerwoko Marsekal Muda TNI, Praktisi Militer


Singapura Kuasai Wilayah Laut dan Udara Kepri


BATAM , Akibat dikuasainya wilayah laut dan udara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh pihak Singapura, menyebabkan Indonesia berpotensi rugi triliunan rupiah setiap tahun.

Pasalnya, pendapatan dari jasa pandu kapal asing di Selat Malaka dan jasa pandu pesawat udara yang keluar-masuk bandara di Kepri akan hilang.

Demikian diungkapkan Direktur PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Harry Sutanto di Batam, Senin (12/10).

Menurutnya, Indonesia hanya memiliki kedaulatan atas wilayah daratan di Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, namun otoritas wilayah udara dan laut dikuasai kedua negara tersebut.

“Itu terlihat dari ketidakberdayaan Pemerintah Indonesia untuk memberikan jasa pemandu bagi kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka,” ujarnya.

Selama ini, kata Harry, jasa pemandu kapal asing yang melintasi selat malaka itu dilayani Singapura dan Malaysia.

Pemanduan tersebut bahkan memasuki wilayah perairan Kepri, seperti perairan Pulau Iyu Kecil di Kabupaten Karimun hingga Nongsa Kota Batam.

Ironisnya, Pemerintah Indonesia selama ini tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, Indonesia memiliki pemandu kapal, tapi tidak bisa dimanfaatkan.

Pasalnya, pemandu Indonesia belum mendapat pengesahan dari International Maritime Organization (IMO) selaku badan maritim dunia yang memberi izin kepanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura.



Tergantung ATC

Selain wilayah laut, wilayah udara di Provinsi Kepri juga dikuasai Singapura.

Kepala Kelompok Teknisi Keselamatan Hang Nadim Batam, Elfi Amir, mengatakan Bandara Hang Nadim Batam sejak didirikan sampai saat ini masih bergantung pada Air Traffic Control (ATC) milik Singapura.

“Itu sudah berlangsung sejak 9 November 1946 hingga sekarang,” kata dia.

Kenyataan itu sudah pernah diratifikasi pada 1983, namun belum ada hasilnya.

Alasannya, ruang udara di atas Pulau Batam masuk dalam lingkup FIR (Flight Information Region) Singapura, sehingga semua aktivitas udara di kawasan itu menjadi tanggung jawab Singapura.

Kebergantungan Bandara Hang Nadim Batam terhadap Singapura juga disebabkan belum tersedianya perlengkapan jenis Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) dan Primary Surveillance Radar (PSR), sehingga untuk kebutuhannya harus menghubungi ATC Singapura.

Bandara Hang Nadim Batam, kata Elfi, baru dilengkapi dengan radar jenis Automatic Defence Surveilanlance Broadcasting (ADSB) yang hanya mampu berhubungan serta mendeteksi pesawat dengan ketinggian kurang dari 3.000 kaki, apabila lebih dari ketinggian tersebut harus menghubungi ATC Singapura.

Pengaturan Wilayah Udara di Utara Perbatasan Kepri

Pemerintah Indonesia perlu mengambil alih pengaturan wilayah udara yang selama ini dikuasai Singapura. Untuk itu, pemerintah harus mulai menyiapkan sejumlah materi yang bisa digunakan dalam pertemuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO tahun 2013, di samping bernegosiasi di tingkat internasional.

Kepala Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Elfi Amir, mengungkapkan hal itu di Batam, Senin (5/10). ”Pemerintah perlu menyiapkan materi pertemuan Radio Air Navigation tahun 2013. Sebelum pertemuan, saya berharap pemerintah menjalin lobi dan bernegosiasi di tingkat internasional,” kata Elfi, seraya mengatakan, pertemuan ICAO berlangsung 10 tahun sekali. Hingga kini belum dipastikan di mana pertemuan ICAO dilangsungkan tahun 2013.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kata Elfi lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdaulat penuh atas wilayah udara RI. ”Tetapi, selama ini wilayah udara di sekitar Kepulauan Riau masih dikuasai Singapura,” ujarnya.

Pasal 6 UU No 1/2009 menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

Ada tiga hal yang perlu disiapkan untuk mengambil alih pengaturan wilayah udara yang selama ini dikuasai Singapura. Pertama, kata Elfi, penyediaan fasilitas alat navigasi dan radar sesuai dengan standar bandara- bandara internasional, seperti di Singapura. ”Di Bandara Hang Nadim (Batam) saat ini tidak ada radar. Yang ada, radar cuaca. Kita perlu radar dengan teknologi yang cukup tinggi, seperti primary and secondary radar. Dengan radar semacam itu, setiap logam atau pesawat yang ada atau melintas dapat terdeteksi,” katanya.

Hal lain yang perlu disiapkan adalah peningkatan sumber daya manusia, khususnya operator menara bandara, serta prosedur pengambilalihan pengaturan wilayah udara. (FER, Kompas,Selasa, 6 Oktober 2009 )

Singapura Juga Kuasai Ekonomi Indonesia

DI INDONESIA, Temasek selalu mendapatkan yang terbaik. Gergasi Singapura itu sukses mengantongi bank terbaik dalam aspek teknologi dan kartu kredit, Bank Internasional Indonesia (BII). Ada juga Bank Danamon yang andal dalam pembiayaan consumer dan ritel. Di sektor telekomunikasi, Temasek punya Telkomsel dan Indosat—yang jika pangsa selulernya digabung mencapai lebih dari 60%. Di bisnis agro, Temasek menggandeng Eka Tjipta Widjaja, pemilik Grup Sinarmas, membentuk usaha perkebunan sawit.
Sebulan lalu, Temasek berhasil mendatangkan lima pemimpin redaksi media massa terkemuka di Indonesia untuk bertemu Ho Ching, Ibu Negara Singapura cum CEO Temasek. Kini, Temasek memantapkan lagi posisinya di bisnis agro, otomotif, alat berat, infrastruktur, teknologi informasi, dan keuangan di negeri ini. Hebatnya lagi, ekspansi keenam sektor usaha yang sebenarnya amat luar biasa ini berjalan begitu senyap. Nyaris tak terdengar.

Padahal, ekspansi ini menyangkut penguasaan 55% pangsa pasar mobil dan 52% pangsa motor di Indonesia, 42% pangsa pasar alat berat, 31 perusahaan perkebunan dengan total luas lahan 210 ribu hektare, serta jaringan perbankan, asuransi, dan bisnis pembiayaan yang tersebar ke seluruh negeri.

Lantas, bagaimana Temasek bisa berekspansi begitu massif tanpa bisa terdengar? Mudah saja, perusahaan itu tinggal menguasai satu perusahaan di Indonesia yang bisnisnya meliputi enam sektor itu tadi. Dan, gampang ditebak, hanya satu perusahaan di Indonesia yang memiliki sosok seperti itu: PT Astra International.

Astra adalah perusahaan terkemuka di Indonesia. Majalah Business Week menempatkannya di urutan 94 perusahaan terbaik Asia 2006 (nomor dua di Indonesia setelah Telkom). Bisnis utama Astra bergerak di sektor otomotif, dengan memegang penjualan mobil merek Toyota dan motor Honda, dua merek otomotif paling ngetop di sini. Di sektor agro, Astra berkibar lewat PT Astra Agro Lestari dan anak-anak usahanya. Astra juga menguasai 44,5% saham Bank Permata. Belum lagi sahamnya di perusahaan asuransi (Astra CMG Life, Asuransi Astra Buana) dan leasing (Federal International Finance dan Astra Credit Company).

Temasek sendiri memang merupakan penguasa Astra. Betul, aroma Temasek di Astra memang tak begitu tercium. Maklum, masuknya gergasi itu ke Astra dilakukan secara bertahap. Rumit.

Kita tahu, sebanyak 50,11% saham PT Astra International dikuasai oleh Jardine Cycle & Carriage (JCC), sebuah perusahaan dealer mobil asal Singapura. Selama ini, JCC dikenal sebagai anak usaha Jardine Holdings Limited—yang punya hubungan dengan Jardine Matheson Hong Kong.

Namun, laporan keuangan JCC tahun 2006, yang terbit Maret silam, ternyata memperlihatkan bahwa pemegang saham terbesar di JCC adalah Jardine Strategic dengan 63,60%. Namun, Jardine Strategic ini seluruhnya dimodali DBS Trustee, unit usaha DBS Bank yang bermain di bisnis trust fund. Di Indonesia, Jardine Strategic juga memiliki nyaris seluruh saham Hotel Mandarin Oriental.
Seluruh saham DBS Trustee dikuasai DBS Bank. Unit usaha DBS Bank lainnya, DBSN Services, juga punya saham di JCC sebanyak 4,39%. Sebanyak lebih dari 67% saham DBS Bank sendiri dikuasai oleh Temasek Group, baik secara langsung maupun melalui unit usahanya yang lain seperti Maju Holdings, DBS Nominees, atau Rafless Nominees.
Purbaya Yudi Sadewa, Kepala Tim Riset Danareksa, menuturkan, melihat komposisi pemegang saham JCC, maka jelas terlihat betapa Temasek sudah merangsek ke Astra. Yudi mengakui, jarang pelaku pasar yang ngeh dengan gejala itu. Tapi, kalau Temasek confirmed menguasai Astra, maka nilai saham Astra bisa terangkat lagi. Di mata pelaku pasar, Temasek adalah nama besar yang punya satu makna: ”bawa untung”. Makanya, kehadiran imperium bisnis itu di sebuah perusahaan selalu dinilai sebagai sentimen positif.

TADINYA, JCC MAU DIBELI ANAK ASTRA
Tapi, itu cuma anggapan pelaku pasar finansial. Di mata ekonom seperti Iman Sugema, ekspansi Temasek seperti itu jelas mencemaskan. Iman menilai, merajalelanya Temasek di negeri ini mencerminkan lemahnya ketahanan ekonomi nasional. ”Dan kita selalu terlambat menyadari adanya kesalahan itu,” ujar Iman.
Yanuar Rizki, seorang analis pasar modal, sependapat dengan Iman. Yanuar bilang, masuknya Temasek ke Astra menjadikan BUMN Singapura itu mutlak menguasai Bank Permata. Dan itu semakin menegaskan ambisi Singapura untuk menjadi financial hub di kawasan Asia. Apalagi, Temasek sudah memiliki jaringan teknologi informasi di Indosat dan Astra (lewat PT Astratel Nusantara, Intertel Nusaperdana, dan Astra Graphia).
Astra dan Standard Chartered Bank (Stanchart) masing-masing berbagi 44,5% saham Bank Permata. Sebanyak 12% saham Stanchart juga dikuasai Temasek. Penguasaan Temasek di Stanchart, yang hanya 12% itu, sudah cukup menjadikan Temasek sebagai pemegang saham mayoritas di Stanchart. Kabarnya, Temasek juga akan menambah porsinya di Stanchart hingga 51%.
Sayang, tak ada pejabat Astra yang bisa menjelaskan masuknya Temasek ke perusahaan tersebut. Surat yang dikirim ke manajemen Temasek juga belum terbalas. Seorang manajer penting di Astra mengatakan, sangat sensitif membicarakan penguasaan Temasek di Astra, mengingat citra Temasek yang agak kontroversial. Tapi, ia juga membisikkan, Temasek masuk ke Astra bukan baru sekarang. ”Sejak dulu, sejak Astra dilego BPPN,” katanya.

Di saat krisis, Astra sempat oleng lantaran aset para konglomerat pemilik Astra saat itu—termasuk yang di Astra—dijadikan jaminan utang mereka di sejumlah bank yang dirawat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BBPN). Astra pun masuk BPPN.
Maret 2003, sekitar 39,5% saham Astra dijual BPPN ke konsorsium Cycle & Carriage Mauritius. Tahun 2004, C&C Mauritius menambah kepemilikannya di Astra hingga 41,76%. Pada akhir 2004, C&C Mauritius dibeli oleh Jardine Cycle & Carriage (JCC). Lalu, saham JCC di Astra meningkat hingga 50,11%.

Orang dalam Astra tadi bilang, C&C bukan apa-apa. Perusahaan itu hanyalah dealer mobil di Singapura dan Malaysia. Pada 1992, Jardine Strategic Holdings membeli 16% saham C&C. Saham Jardine di C&C lalu bertambah hingga 84% dan nama C&C berubah menjadi JCC. Sebesar apakah JCC kala itu? Kabar ini mungkin bisa memberikan gambaran: pada tahun 1996, JCC sempat akan dibeli oleh PT Astra Otoparts, anak usaha Astra di bidang industri dan perdagangan suku cadang kendaraan, untuk perluasan usaha Astra di negeri jiran. JCC ketika itu jelas bukan bandingan Astra.
Jadi, ketika JCC kemudian mampu menelan Astra, banyak orang Astra sendiri yang bertanya-tanya. ”Kok bisa?”

Ternyata memang bisa. Syahdan, JCC sudah dicukongi Temasek sejak lama. Pembelian Astra oleh C&C Mauritius pun kabarnya dimodali DBS. Pada tahun 2003, saham DBS Trustee di JCC sudah 50,21% dan DBS Nominee 9,09%.

Kini, Astra menjadi mesin uang JCC. Pada tahun 2006 silam, pendapatan JCC mencapai US$ 7,816 miliar (sekitar Rp 65 triliun). Astra sendiri mencatatkan pendapatan Rp 55 triliun. Jadi, 85% pendapatan JCC disumbangkan Astra. Pendapatan JCC lainnya juga datang dari Indonesia, lewat PT Tunas Ridean, sebesar lebih dari Rp 3 triliun. Tunas Ridean adalah dealer motor dan mobil yang 38% sahamnya dikuasai juga oleh JCC.
Ah, makin rumit dan massif, memang, jejaring bisnis Temasek di negeri ini.http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1301.php

Singapura tetap merasa berhak mengusir pesawat Indonesia dari wilayah NKRI sendiri


Transportasi udara Batam-Natuna terganggu perjanjian militer antara Indonesia dengan Singapura yang membolehkan negara jiran itu menggunakan perairan Kepulauan Riau sebagai daerah latihan perang.

"Pesawat kita jadi harus memutar arah, karena tidak bisa lewat daerah itu," kata Pimpinan Kelompok Teknisi Pemanduan Lalu Lintas Udara Bandara Hang Nadim Indah Irwansyah di Batam, Senin.

Keluhan itu ia sampaikan kepada Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal saat berkunjung ke menara kontrol Bandara Hang Nadim.

Menurut Indah, akibat pemutaran jalur terbang, maka jarak tempuh pesawat menjadi dua kali lipat semestinya. Biaya bahan bakar pun menjadi dua kali lipat.

Indah mengatakan, jika memaksa melewati daerah itu, maka tentara Singapura akan menembak pesawat. "Memang begitu, karena sudah diperingatkan," kata dia.

Menurut Indah, pemutaran wilayah rute di daerah sendiri tidak masuk akal. "Masak kita tidak boleh lewat daerah negara kita sendiri," kata dia.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan penerbangan Indonesia harus menghormati perjanjian yang sudah disepakati Indonesia dan Singapura.

"Memang tidak bisa dilewati. Itu wilayah militer. Memang jalurnya harus memutar," kata dia.

Ia mengatakan tidak bisa merevisi perjanjian itu karena dibuat instansi lain (Departemen Pertahanan).

Lalu lintas udara Indonesia di Kepulauan Riau masih dalam kontrol Singapura karena perjanjian internasional pada masa lalu, kata Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, di Tanjungpinang, Jumat.

"Memang benar masih ada wilayah udara Indonesia yang dikontrol Singapura. Itu akibat suatu perjanjian yang masih mengikat," katanya setelah pelantikan Komandan Pangkalan Utama TNI AU Tanjungpinang, Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran.
.
Menurutnya, sebenarnya untuk kepentingan pertahanan udara dalam negeri, Indonesia mampu mengontrol seluruhnya tanpa harus oleh Singapura. "Kami akan terus membicarakan agar bisa diatur sendiri," ujar Eddy.

Lalu lintas penerbangan dalam negeri di Kepri sampai saat ini masih bergantung pada petugas menara pengendali lalu lintas Singapura.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.



Pasal 6 UU No 1/2009 menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

"Kami berharap kita bisa mengatur wilayah udara kita sendiri untuk kepentingan pertahanan keamanan negara," harap Pangkoops TNI AU I.

*Singapura dan Hilangnya Kedaulatan Wilayah NKRI*

Media Indonesia Online - EDITORIAL
Rabu, 23 Mei 2007

SINGAPURA hanyalah sebuah negara kota. Wilayahnya kecil, terbatas, sangat terbatas baik udara, darat, maupun laut.

Namun, Singapura punya akal yang panjang dan cerdik sehingga bisa membuat yang mustahil menjadi berhasil, yang *impossible* menjadi *possible*, yang bulus menjadi mulus. Misalnya, daratannya yang terbatas menjadi bertambah luas berkat pasir dari Indonesia.

Bukan hanya itu. Yang lebih fantastik adalah untuk kepentingan Angkatan Bersenjata Singapura, wilayah laut dan udaranya pun bertambah luas, sangat luas, karena mencakup pula wilayah laut dan udara Indonesia. Kok bisa?

Alkisah, adalah sebuah dokumen yang diterima *Media Indonesia* tentang perjanjian pertahanan (*defence cooperation agreement*) Indonesia-Singapura. Perjanjian itu ditandatangani Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean di Tampak Siring, Bali, 27 April 2007 lalu.

Isinya sangat mengejutkan, sangat mengganggu patriotisme dan heroisme anak bangsa. Yaitu, Angkatan Bersenjata Singapura diizinkan menggunakan wilayah laut dan udara Indonesia untuk latihan menembak dengan peluru kendali (rudal) empat kali setahun.

Jadi, berdasarkan perjanjian pertahanan itu, secara sah, resmi, mengikat, empat kali setahun, wilayah laut dan udara Singapura praktis bertambah luas karena termasuk pula wilayah laut dan udara Indonesia. Dalam bahasa yang lebih lugas, empat kali setahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah kehilangan kedaulatan wilayahnya, dikuasai secara resmi oleh Singapura untuk keperluan latihan membangun keperkasaan angkatan perangnya.

Meminjam bahasa Medan dalam film *Nagabonar 2*, "*Bengak* kali kau Indonesia." *Bengak*, alias tolol, bodoh, goblok. Bukan cuma *bengak*kali, melainkan juga sekaligus sangat memalukan.

Memalukan, karena bangsa ini kehilangan kemampuan mengatakan tidak kepada negara tetangga yang kecil. Memalukan, karena dengan sadar, negara besar yang kemerdekaannya direbut dengan patriotisme dan heroisme dari penjajah ini bertekuk lutut dengan gampangnya kepada negara kecil melalui perjanjian pertahanan yang bodoh itu.

Perjanjian pertahanan yang tolol itu harus segera dibatalkan. DPR harus menggunakan kekuasaannya untuk menekan pemerintah agar segera mencabut perjanjian pertahanan yang goblok itu.

Seperti diketahui, konstitusi Republik Indonesia tegas mengatakan bahwa presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara lain. Jadi, DPR bisa membatalkan perjanjian pertahanan Indonesia-Singapura itu.

Setelah mendapat banyak kritik dan kecaman, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono akhirnya mengatakan perjanjian pertahanan itu akan direvisi dan perbaikan ditekankan pada tingkat implementasi. Revisi itu akan dibicarakan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 28 Mei 2007.

Revisi adalah satu hal, tetapi bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesiadengan sadar telah menyerahkan kedaulatan wilayah NKRI kepada Singapura tetaplah perkara yang bodoh dan memalukan. Itu menunjukkan semakin buruknya rasa cinta Tanah Air, semakin dangkalnya patriotisme dan heroisme, dan yang menyedihkan ialah hal itu dilakukan pejabat negara dengan kapasitas Menteri Pertahanan.

Singapura rupanya tidak hanya unggul secara ekonomi daripada Indonesia, tetapi juga lebih pintar mengakali, sehingga Indonesia dengan rela menyerahkan kedaulatan wilayahnya dipakai untuk latihan berperang.

Hal yang sangat sulit dimengerti dan dimaafkan mengapa sampai terjadi.

Ah, *bengak* kali kau Indonesia....

Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, mengatakan TNI AU sangat memerlukan ada Pangkalan Udara TNI AU di Batam, Kepulauan Riau.
"Sebetulnya saat ini sudah sangat dibutuhkan Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) di Batam untuk menunjang operasional," kata Eddy Suyanto setelah serah terima jabatan Komandan Lanud Tanjungpinang dari Letnan Kolonel (Pnb) Nandang Sukarna kepada Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran di Tanjungpinang, Jumat.

Menurut Panglima Komando Operasi TNI AU I, kebutuhan tersebut sudah dituangkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara dalam keputusannya pada tahun 2004 silam dan belum terealisai sampai saat ini.

"Lahan sudah ada. Namun, jauh dari Bandara Hang Nadim Batam. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar bisa disediakan lahan di dekat bandara agar bisa menunjang operasi," harap Eddy.

Lahan yang ada dan cukup jauh dari bandara tersebut menurut dia bisa digunakan untuk asrama prajurit.

Mengenai status lanud tersebut nantinya menurut dia tidak perlu ditingkatkan tipenya menjadi tipe A, cukup disdamakan dengan Lanud Tanjungpinang yang masih tipe C.

"Statusnya tidak perlu ditingkatkan, namun sistem persenjataan atau alat utama sistem senjatanya yang harus ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, Pelakasana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani sangat mendukung keinginan dari TNI AU.

"Kami mendukung dan saya akan bicarakan dengan pihak Otorita Batam dan unsur terkait lainnya agar bisa dicarikan lahan di dekat bandara," kata Sani.

Singapore's government has selected Italy's Alenia Aermacchi, maker of the M-346 aircraft, as the preferred bidder in its trainer jet contest, industry sources here said July 1.

As a result, South Korea's T-50 Golden Eagle aircraft suffered a second defeat, following a loss last year in a trainer jet competition in the United Arab Emirates (UAE).

The UAE selected the M-346 over the T-50, jointly built by Korea Aerospace Industries (KAI) and Lockheed Martin of the United States, as the preferred bidder for a $1.3 billion deal to acquire 48 trainer jets. The Italian company has failed to finalize an agreement with the UAE, reportedly over a side deal concerning the joint development of UAVs.

Tidak saja di bidang kriminalitas, monopoli Singapura ternyata mengakar sampai ke titik nadir ekonomi Indonesia. Mulai dari pertanian, pertambangan, perminyakan, keuangan dan telekomunikasi.

Dalam hal telekomunikasi, Indonesia pernah berhasil menggagalkan usaha menjadikan rakyat Indonesia menjadi sapi perahan alias monopoli. Seperti kejadian berikut ini.


* Dari monopoli negara Indonesia jatuh ke tangan monopoli negara
Singapura.
* Dari BUMN Indonesia jatuh ke tangan BUMN Singapura.

Kisah Monopoli Negara

Menteri Laksamana dan para pendukung divestasi Indosat dengan bersemangat berargumentasi bahwa salah satu tujuan privatisasi Indosat adalah untuk menciptakan "fair competitions" di bidang telekomunikasi, agara terbina perkembangan bisnis telekomunikasi yang terlepas dari jerat monopoli negara dan pemerintah demi terwujudnya pasar yang efektif dan efisien.

Atau dengan kata lain, mari kita hancurkan tembok monopoli bisnis telekomunikasi yang dikuasai pemerintah dan menyerahkannya kepada sistem pasar bebas yang kompetitif.

Akan tetapi ungkapan tersebut ternyata palsu dan bohong belaka karena tidak lebih dari argumentasi yang dibalut dengan logika idiot atau logika keledai mengingat :

* STT bersama SingTel adalah anak perusahaan yang bernaung dibawah perusahaan milik pemerintah Singapura, yakti Temasek Holding (Pte), Ltd.

* Dengan penetapan STT/ICL, sebagai pemenang tender divestasi Indosat, menjadikan perusahaan tersebut menguasai dan mengontrol bisnis selular Satelindo dan IM3.
* Singtel sebagai anak Temasek yang lain telah menguasai 35% saham penyelenggara selular Telkomsel, dengan demikian, mayoritas industri selular di Indonesia dikuasai Temasek Holding artinya Temasek telah memonopoli bisnis selular di Indonesia.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Meneg BUMN telah berupaya melepaskan bisnis telekomunikasi dari monopoli (penguasa dan pembinaan) negara dan pemerintah Indonesia dan dengan gembira menyerahkannya kepada kerangkeng monopoli negara dan pemerintah Singapura. Apakah perbuatan dan sikap ini tidak sama dengan logika
idiot atau logika keledai?

Hal ini juga telah melanggar larangan monopoli seperti yang digariskan Ps 28 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.